‘UJUNG AKHIR’ FREEPORT DAN PEMERINTAH

Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki bentangan alam yang luas dan ketersediaan sumber daya energi yang begitu melimpah. Hampir disetiap daerah dikawasan Indonesia memiliki sumber daya energi tak terbarukan yang dapat dimanfaatkan, seperti minyak bumi, bahan bakar nuklir, gas alam, dan batu bara. Seperti halnya Blok Mahakam yang berada di daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 1971mulai dikelola oleh perusahaan minyak dan gas yaitu Total E&P Indonesia serta Inpex dalam mengekplorasi serta mengelola minyak mentah dan gas alam.

Namun pada tanggal 31 Desember 2017 nanti, kontrak karya dan keseluruhan saham akan dicabut oleh Pemerintah Indonesia dikarenakan, Perusahaan Total E&P Indonesia tidak menepati kesepakatan yang telah diajukan oleh pemerintah sendiri. Sehingga, pengekplorasian serta pengelolaan Blok Mahakam tersebut akan dilanjutkan dan dikelolaoleh Pertamina sebagai National Oil Companymulai tahun ini.

Lalu satu lagi yang saat ini menjadi tranding newsyaitu terkait perjanjian kontrak karya dan saham PT. Freeport Indonesia atau merupakan anak perusahaan dari Freeport Mc.Moran Copper & Gold Inc. Freeport Mc.Moran Copper & Gold Inc sendiri berpusat di Kota Phoenix negara bagian Arizona, Amerika Serikat. Sementara PT. Freeport Indonesia beroperasi di daerah dengan dataran tinggi Tembagapura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Indonesia.

Freeport merupakan perusahaan yang memang fokus pada penambangan, pemrosesan, serta melakukan eksplorasi bawah tanah terhadap bijih yang mengandung tembaga, emas, perak, dan nikel. Freeport Indonesia memasarkan konsentrat yang mengandung tembaga, emas, dan perak ke seluruh penjuru dunia.

Seperti telah diketahui Freeport Mc.Moran sendiri telah lama menginvestasi saham terhadap perusahaannya tersebut kepada Indonesia sejak tahun 1967 atau tepatnya pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto, yaitu dengan mengeluarkan Undang-Undang Modal Asing (UU No. 1 Tahun 1967) dan ini merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah demi meningkatkan pembangunan ekonomi.

Tentu menjadi sebuah pertanyaan besar bagi kita, dimana Freeport Indonesia merupakan perusahaan yang turut membangun perekonomian Indonesia.

Lalu mengapa sebagian besar dari masyarakat kontra dengan kebijakan yang diambil oleh Freeport?

Apabila dilihat dari beberapa sudut pandang, tentu terdapat pihak pro maupun kontra terkait kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Freeport Indonesia. Pihak kontra tersebut merupakan masyarakat Papua khususnya penduduk Mimika. Sebagian besar mereka menuntut atas kebijakan Freeport yang dimana terdapat sebuah perjanjiankepada Pemerintah Indonesia dan khususnya terhadap Pemerintah Daerah Papua terkait program pembangunan berkelanjutan.

PT. Freeport Indonesia ini merupakan program pengembangan masyarakat yang difokuskan untuk membantu masyarakat setempat untuk membangun program ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kemampuan baca-tulis, memberikan pelatihan-pelatihan kejuruan, serta mengadakan program kesehatan yang memadai. Tak hanya itu, perjanjian tersebut juga berisikan investasi terhadap daerah lokal, pengembangan bisnis lokal, program kesehatan, dan program pendidikan.

Tentu masyarakat Papua mengharapkan penepatan terhadap janji atau kebijakan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya. Namun pada pihak pro atau pendukung terhadap upaya yang dilakukan oleh pihak Freeport menjelaskan bahwa mereka telah menepati dan melaksanakan program-program tersebut dan telah sesuai dengan kesepakatan dengan pihak pemerintah daerah sebelumnya.

Terlepas dari kebijakan yang diambil atau dijanjikan oleh pihak PT. Freeport Indonesia, berdasarkaninformasi yang telah dirangkum sebelumnya bahwa kontrak karya PT. Freeport Indonesia akan habis atau selesai pada tahun 2021, dan hal tersebut masih dapat diperpanjang sampai 30 atau 40 tahun mendatang tergantung dari kontrak karya baru yang telah disepakati Freeport dengan Pemerintah Indonesia.

Namun sebelum kontrak karya tersebut habis atau selesai dari pihak Pemerintah Indonesia melalui Ignasius Jonan (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral) Republik Indonesia, Beliau mempertanyakan terkait status kontrak Freeport. Ignasius Jonan mengatakan, bahwa apabila pihak Freeport ingin tetap berada dan menjalankan segala pengoperasiannya di Tanah Indonesia maka pihak Freeport harus menyepakati kesepakatan terhadap Pemerintah Indonesia. Berikut ini kesepakatan  yang harus dipenuhi ialah:

  1. Harus mau melakukan divestasi(penjualan saham) atau bentuk apapun sampai kepemilikan Indonesia mencapai 51 persen
  2. Harus membangun smelter, dimana pembangunan smelter ini diamanahkan atau tertuang dalam Undang-Undang Minerba dalam 5 tahun
  3. Penerimaan kepada negara harus baik, mulai dari pembayaran pajak, royalti, dan lain sebagainya dibandingkan dengan konsep kontrak karya sebelumnya, dan hal tersebut termasuk izin usaha pertambangan khusus (IUPK) juga harus baik

Perlu diketahui pembangunan smelter ini sangat penting untuk dilaksanakan, selain peraturan tersebut sudah ditata dalam Undang-Undang Minerba juga pembangunan smelter ini untuk mendorong hilirisasi agar nilai pertambahannya ada di dalam Negeri Indonesia. Sehingga apabila ekspor konsentrat diolah lagi di Indonesia maka harganya pun akan naik dan pembayaran pajak juga akan lebih tinggi, dan lapangan kerja akan lebih luas serta ketenagakerjaan akan jauh banyak dibutuhkan.

Ignasius Jonan juga mengatakan, divestasi 51persen ini akan diambil oleh negara dalam hal ini oleh Pemerintah Pusat dan akan mengajak Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Mimika. Dan selanjutnya nanti akan ditugaskan kepada Menteri BUMN dan Menteri Keuangan sebagai pihak akuisisi dan kemungkinan juga Pemerintah Pusat dapat menunjuk konsorsium BUMN dan BUMD untuk mengambil ini.

Dan apabila 3 kesepakatan tersebut salah satunya dilanggar maupun tidak dilaksanakan maka pihak Freeport tidak dapat memperpanjang kontrak karya pada tahun 2021 nanti dan harus meninggalkan segala pengoperasiannya dari Indonesia, lanjut Ignasius Jonan. Sampai saat ini pun pihak Pemerintah Indonesia sudah bernegosiasi dan mengatakan bahwa pihak Freeport akan menjalankan kesepakatan tersebut, maka kita tunggu saja apa langkah selanjutnya yang akan diambil pihak Pemerintah Indonesia terhadap pihak Freeport Mc-Moran. (li)

<?php pvc_stats_update( $postid, 1 ); ?>

47 total views, 3 views today

One thought on “‘UJUNG AKHIR’ FREEPORT DAN PEMERINTAH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *