Hari Anti Korupsi

Hari Anti Korupsi. Udah tau belum kapan hari anti Korupsi Internasioanal? Mungkin sudah banyak yang tahu kapan hari Anti Korupsi Internasional itu, ya  tanggal 9 Desember diperingati sebagai hari Anti Korupsi Internasional, yang sudah diperingati sejak tahun 2003.

Melalui resolusi 58/4 pada tangga 31 Oktober 2003, sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan 9 Desember sebagai  hari Anti Korupsi. Keputusan ini untuk membangkitkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap korupsi, juga peranan PBB dalam melawan korupsi, baik memeranginya maupun melakukan upaya pencegahan terhadap korupsi. Sidang umum pada waktu itu mendesak semua negara juga organisasi-organisasi regional yang kompeten menyangkut integrasi ekonomi untuk menandatangani dan mensahkan Konvensi PBB melawan Korupsi (UNCAC: United Nations Covention against Corruption) untuk menjamin kecepatan proses perlawanan terhadap korupsi. UNCAC merupakan instrumen anti-korupsi pertama yang mengikat secara hukum, yang memberikan kesempatan adanya suatu respon global terhadap korupsi.

Kita mungkin sudah tidak asing lagi dengan kata KORUPSI. Seluruh media tanah air tidak pernah kehabisan berita tentang isu korupsi. Dan juga maraknya naman-nama petinggi daerah yang terbawa dalam kasus korupsi. Pada tahun ini, sebanyak sepuluh kepala daerah menyandang status tersangka korupsi di KPK. Beberapa di antaranya terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK. Mungkin masih segar di ingatan kita mengenai kasusu korupsi yang menyeret sejumlah nama petinggi di Malang.

Berita tersebut sempat mengemparkan masyarakat Malang. Pasalnya tiga petinggi di Malang Raya terjerat kasus korupsi yang berbeda dalam rentang waktu satu tahun. Yaitu dimulai dari Wali Kota Batu sudah terlebih dahulu diputuskan pengadilan Tipikor Surabaya yang dibacakan tanggal 16 Agustus 2018, terbukti menerima suap berupa mobil senilai Rp 1,6 miliar dari pengusaha, dan menerima suap uang Rp 95 juta dan Rp 200 juta. Pada Maret 2018, Wali Kota Malang ditanagkap KPK atas kasus suap pembahasan APBD Perubahan (APBD-P) Kota Malang tahun anggaran 2015. Semenara itu sebanyak 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang jugat berstatus tersangka suap, lantaran terlibat kasus dugaan suap APBD-P. Oktober 2018, KPK menetapkan Bupati Malang sebagai tersangka menerima suap dan gratifikasi. Dari kasus ini bermunculan kritikan yang menentang dan mengecam atas tindakan korupsi yang terjadi.

Kasus-kasus korupsi yang terjadi tak pelak menjadi salah satu sebab menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Salah satu dampaknya adalah menyebabkan jumlah penerimaan pendapatan dari pajak berakhir di bawah target. Padahal, dalam kerangka  postur APBN 2018, pendapatan negara diproyeksikan sebesar Rp1.894,7 triliun. Jumlah ini berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.618,1 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp275,4 triliun dan Hibah sebesar Rp1,2 triliun. Artinya, lebih dari 85% pembiayaan negara diharapkan dapat ditopang dari pajak yang dibayar masyarakat.

Tentunya kita tahu dari uang pajak tersebut semua kebutuhan negara kita terpenuhi. Dimana yang seharusnnya dari sini kesenjangan sosial dapat teratasi. Namun dengan adanya korupsi, uang yang seharunya bisa digunakan mengatasi kesenjangan sosial menjadi penyumbang terbesar terjadinya kesenjangan sosial. Karena uang tersebut sudah diambil dan digunakan oleh orang yang tidak membutuhkannya yaitu orang yang hanya ingin memenuhi nafsunya saja. Maka yang kaya semakin kaya dan yang miskin makin miskin.

Kita sadar akan dampak tersebut. Maka setiap ada kasus korupsi muncul kepermukaan dan dibicarakan dalam media, semua masyarakat berlomba-lomba untuk mengkritik dan menghujat, baik dari masyarakat umum, pelajar juga mahasiswa. Tentu ini merupakan hal yang wajar, dan baik, karena hal ini menunjukkan bahwa kita masih peduli dengan negara ini. Minimal kita masih mengikuti dan mengetahui apa yang terjadi di negara kita.

Lalu muncul pertanyaan baru, “ Apakah kita mahasiswa, yang saat ini sibuk mengkritik. Suatu saat nanti bisa menjadi bagian dari para koruptor tersebut?” tetntu sangat mungkin. Mungkin saat ini kita bisa yakin bahwa diri kita tidak mungkin melakukan Tindak Pidana Korupsi, kita yakin kita bisa menolak jika kita mendapatkan kesempatan untuk korupsi. Karena kita tahu korupsi adalah tindakan yang sangat merugikan orang lain. Dan kita akan menjadi orang yang apatis jika melakukannya, karena itu berarti kita hanya memikirkan diri kita sendiri,hanya ingin memperkaaya diri sendiri. Dan saat ini sebagai mahasiswa kita tidak mau mendapat lebel apatis. Kenapa tidak mau ddisebut apatis? Malu? Gengsi? Yang jelass kita sadar mementingkan diri sendiri dengan cara merugikan orang lain itu hal yang sangat buruk.

Mungkin saat ini kita bisa yakin. Namun dengan segala tantangan yang jauh lebih besar lagi saat di dunia kerja, dimana tekanan bisa datang dari segala arah, dimana tanggung jawab kita semakin besar. Masihkah kita peduli dengan rasa malu dan gengsi? Masih pedulikah kita pada pandangan orang lain? Kalau nafsu sudah bicara, maka akal pikiran dan hati nurani akan mati.

Salah satu contoh kecil pengendalian nafsu dalam proses pembelajaran. Saat di dunia pendidikan menyontek adalah hal yang pasti sebagian besar pernah lakukan. Tapi saat kita sudah bisa memberi kritikan pada seorang koruptor, berarti kita sudah jauh lebih paham tentang apa itu hal yang benar dan salah. Maka seharusnya kita sudah tidak menyontek lagi saat ujian. Jika menahan godaan sebuah contekan saja sulit, bagaimana dengan menahan godaan uang ratusan miliar?

Terjadinya korupsi tidak semata-mata karena niat jahat pelakunya, tetapi sistem yang lemah dan kurangnya partisipasi masyarakat juga bisa menjadi salah satu pemicu. Oleh karena itu dukungan dari akademisi dan masyarakat secara luas sangat diperlukan dalam pencegahan pemberantasan korupsi.

 

-Tita Hidayah-

622 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *